Pemerintah Pertimbangkan Sistem Kredit di Sekolah

Pemerintah saat ini tengah mempertimbangkan untuk menerapkan sistem kredit bagi sekolah umum. Dengan sistem kredit seperti yang sudah berjalan di perguruan tinggi tersebut, peserta didik yang dapat melaju lebih cepat bisa menyelesaikan pendidikan sesuai kemampuannya.

"Selain itu, dengan sistem kredit tersebut diharapkan peserta didik yang sebelumnya menempuh pendidikan luar sekolah atau pendidikan nonformal dapat memiliki kesempatan masuk ke pendidikan formal. Dengan begitu diharapkan bisa dihasilkan lulusan sekolah menengah yang juga terampil," kata Menteri Pendidikan Nasional Bambang Sudibyo di Bandung, Rabu (8/12), sore.

Rencana tersebut dikemukakan Bambang ketika berdialog dengan komponen dan mitra Ditjen Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda (PLSP) di Jawa Barat. Acara tersebut merupakan bagian dari rangkaian peninjauan serta penandatanganan prasasti pembangunan dan rehabilitasi lima Balai Pelatihan PLSP.

Bambang mengungkapkan, dengan sistem kredit seperti diterapkan di perguruan tinggi tersebut, formulasi pendidikan lebih terintegrasi. Di satu sisi sistem ini memberi peluang yang besar bagi peserta didik untuk dapat menyelesaikan pendidikan sesuai kemampuan masing-masing. Di sisi lain, dan ini-menurut Bambang-yang terpenting, bahwa sistem tersebut juga dapat mengakomodasi mereka yang berasal dari pendidikan nonformal tetapi ingin melanjutkan ke pendidikan persekolahan.

"Telah ada semacam percobaan di Nusa Tenggara Barat untuk sistem kredit di sekolah menengah atas. Sejauh ini hasilnya bagus," kata Bambang.

Model tersebut juga mempermudah transfer nilai dari pendidikan nonformal ke pendidikan formal. Bambang menjelaskan, nantinya terbuka kemungkinan ada presentasi kredit yang dapat diambil di pendidikan nonformal.

Dengan demikian, nantinya tidak hanya sekolah menengah kejuruan saja yang melahirkan tenaga terampil yang siap kerja, tetapi juga dari sekolah menengah nonkejuruan.

Keunggulan

Dijelaskan bahwa pendidikan luar sekolah mempunyai keunggulan dan kelemahan. Kelemahannya adalah tidak terstruktur sehingga sulit menjadi gerakan massal seperti sekolah. Akan tetapi, pendidikan luar sekolah bersifat sangat fleksibel sehingga tidak perlu seragam. Pendidikan luar sekolah juga sangat responsif terhadap kebutuhan komunitas.

"Keluwesan tersebut memungkinkan setiap unsur dan lapisan di masyarakat untuk bergabung dan bekerja sama membangun pendidikan, sehingga tercipta community base education," kata Bambang.

Dalam dialog antara Bambang dengan berbagai unsur seperti pengelola Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), berbagai forum pemuda serta organisasi masyarakat itu terungkap, ada banyak potensi masyarakat dapat dikerahkan. Sebagai contoh, di Jawa Barat setidaknya terdapat 159.223 masjid yang dapat menjadi bagian dari pusat pembelajaran masyarakat, terutama dalam pemberantasan buta huruf. Dari sekitar 15 juta warga buta huruf di Indonesia, sekitar 1,2 juta berada di Jawa Barat.

"Sarana masyarakat tersebut dapat dilengkapi dengan perpustakaan dan segala kebutuhan untuk mencapai kompetensi yang dibutuhkan masyarakat, bukan yang menurut pemerintah perlu," katanya.

Namun, untuk menjaga mutu, setiap kompetensi perlu disertifikasi hingga di tingkat kabupaten/kota. Jika diterapkan sistem kredit, sertifikasi tersebut dapat juga ditransfer ke sekolah formal. (INE) Kompas Jumat, 10 Desember 2004