Galakkan Penyadaran Audit di Persekolahan

Pemda dan Dewan Pendidikan Harus Jadi Pendorong

Jakarta, Kompas - Upaya mewujudkan manajemen persekolahan yang transparan dan akuntabel hendaknya diiringi penyadaran akan pentingnya mekanisme audit terhadap keuangan sekolah. Selama tidak diaudit, sekolah akan terus semena-mena memungut dana tanpa pertanggungjawaban pada publik.

”Sebagai bagian birokrasi yang secara otonom mengurus sektor pendidikan, pemda (pemerintah kabupaten/kota) seharusnya mendorong sekolah jadi sadar audit. Sebab, salah satu fungsi birokrasi adalah mendorong lahirnya iklim pelayanan lebih baik kepada masyarakat, bukan justru sebaliknya,” ujar Suyanto, Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas di jakarta, Jumat (22/7).

Terkait dengan maraknya pungutan yang memberatkan orangtua siswa di awal tahun ajaran baru, Mendiknas Bambang Sudibyo pun berharap pemerintah kabupaten/kota menunjukkan kepeduliannya. Dalam era otonomi daerah, mestinya mereka proaktif membuat iklim yang mencerminkan perbaikan pelayanan, juga di pendidikan.

”Maraknya pungutan di sekolah-sekolah pada awal tahun ajaran baru ini merupakan bukti bahwa pemda belum berupaya membuat regulasi pendidikan yang berpihak pada semua lapisan masyarakat di wilayahnya,” katanya.

Tidak peduli

Lebih lanjut tentang pungutan di sekolah yang memberatkan orangtua siswa belakangan ini, Bambang bahkan menilai pemda tidak tanggap menyikapi kebijakan pendidikan gratis. Karena telanjur mendengar akan ada biaya operasional sekolah dari pemerintah pusat—yang ber sumber dari kompensasi BBM— pemda cenderung mulai tidak peduli terhadap pembiayaan pendidikan di wilayahnya. Padahal tanggung jawab itu juga dipikul oleh pemda.

”Malah ada kecenderungan pemda merelokasi dana APBD yang semula untuk pendidikan ke sektor lain,” ujar Bambang.

Dia mengakui, dana biaya operasional sekolah mestinya cair pada awal tahun ajaran baru 2005/2006. Namun karena mekanisme birokrasi di tingkat pusat berikut sosialisasi biaya operasional perlu proses dan waktu tersendiri, dana senilai Rp 6,2 triliun itu tak serta-merta cair.

Tentang pentingnya pungutan uang sekolah yang proporsional dan perlunya pengelolaan dana yang transparan, Suyanto menggugah pemda dan dewan pendidikan di tiap kabupaten/kota dan provinsi untuk turun tangan. Sebagai bagian dari birokrasi pendidikan, peran pemda untuk menggalakkan kesadaran audit di sekolah sangat tepat. Demikian pula dengan dewan pendidikan yang memang menghimpun stakeholders (pihak berkepentingan) bidang pendidikan. (NAR) Kompas Sabtu, 23 Juli 2005

Sumber online : www.depdiknas.go.id